Surat untuk Mendagri (Pilkades)

Surat ini sengaja saya tunjukan kepada bapak menteri dalam negeri , sebagai apresiasi saya tentang pembangunan umumnya di indonesia dan Jawa - Barat pada khususnya .

Surat ini adalah tanda dukungan penuh terhadap bapak Mardianto atas penolakan permohonan sekitar 6.000 kepala desa yang bulan lalu mengusulkan di jadikan pegawai negeri sipil (PNS)

mungkin bagi kebanyakan masyarakat usulan atau masyarakat permohonan kades ini dianggap lumrah atau biasa , tapi untuk saya bukan hanya tidak setuju kades menjadi PNS tapi justru ingin mengembalikan fungsi kades sebagai abdi masyarakat .

Bapak Mendagri dan Gubernur Jawa-Barat yang saya hormati .

Saya menceritakan kejadian yang betul- betul saya alami .
bukan saya anti demokratis atau tidak setuju pemilihan secara langsung , tapi cara - cara pemilihan di wilayah pantai utara jawa barat (Kab Karawang , Subang, Indramayu dan Cirebon) , yang cenderung lebih banyak negatif dibanding positif nya .

karena disini , alasan pertama :

> money politic , dan perjudian beromzet puluhan juta adalah bukanlah pelanggaran karena hal yang mustahil pilkades tanpa ini , aktualnya tidak ada seorang kades di gugat atau di anulir karena money pilitic. bahkan intimidasi tak jarang di jumpai di ajang pesta pemilihan raja kampung ini.

karena disini , alasan kedua

>Efek negatif nya pasca pemilihan, selalu ada pertengkaran antara mertua dan menantu , antar tetangga , antar saudara, antar teman , Fitnah , hanya karena berbeda pilihan . efek ini jauh lebih mengerikan di banding pilbup, pilgub ataupun pilpres .

karena disini , alasan ketiga

> Seorang kades terpilih karena mempunyai sanak saudara atau kerabat terbanyak dan modal uang banyak , tidak perlu program atau misi visi apalagi track record .

karena disini , alasan keempat (sekali lagi saya tulis hanya di kabupaten tertulis diatas untuk kabupaten yang lain saya tidak tahu)

> Saya pernah bertanya pada calon kades, dari mulai pendaftaran , keamanan , jamuan makan-makan para pendukung jika berkumpul di rumahnya (biasanya selama 2bulan), bayar team sukses , biaya money politic , dan lain -lain paling sedikit calon harus mengeluarkan dana 150 juta . itu belum termasuk sukuran jika menang nantinya .

> Padahal jika terpilih nanti kades hanya mempunyai jatah tanah sawah atau carik/ bengkok seluas tidak lebih dari delapan hektare saja itupun sudah termasuk kelebihan tanah desa atau yang disebut 'siti sarah' .

> Jadi jika kita hitung delapan hektare di garap oleh penggarap carik (kontraktor sawah), kades mendapat 16 juta pertahun dan jika dikalikan dengan masa jabatannya selama enam tahun yaitu sebesar 96 Juta . jauh sekali dibanding modal awalnya .

> Lalu .... bagaimana untuk menutup modal awalnya tersebut ?.... wallahualam , ... hanya kades berhati mulia yang tidak menyelewengkan dana subsidi dari pemerintah dimasa menjabatnya .

.